BISNIS.HOTNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyoroti urgensi pemenuhan kebutuhan fasilitas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait radar cuaca. Kebutuhan ini sangat krusial untuk memastikan sistem peringatan dini cuaca di Indonesia dapat berfungsi secara optimal.

Permintaan ini fokus pada pengadaan unit radar baru serta modernisasi perangkat lama yang dimiliki BMKG saat ini. Pembaruan teknologi ini dinilai esensial dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengungkapkan temuan mengenai defisit peralatan yang signifikan di lembaga tersebut. Hal ini disampaikan saat dimintai keterangan publik pada hari Rabu, 17 Juni 2026.

"Kita mendapat informasi bahwa masih ada kekurangan sekitar 30 radar yang diperlukan. Selain itu, ada sekitar 20 radar yang sudah melewati masa operasionalnya. Umumnya radar digunakan sekitar 10 tahun, tetapi ada yang sudah berusia 15 tahun sehingga perlu segera diganti dan dimutakhirkan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw dikutip, Rabu (17/06/2026).

Ketersediaan data cuaca yang akurat dan tepat waktu menjadi penentu keselamatan banyak sektor vital di Indonesia. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada informasi ini adalah para nelayan yang melaut.

Informasi prakiraan cuaca dari BMKG mempunyai peran yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan jiwa para nelayan. Selain itu, data ini juga membantu pemerintah daerah dan masyarakat luas dalam mengantisipasi potensi bahaya.

Pemerintah daerah memerlukan peringatan dini yang cepat mengenai potensi cuaca ekstrem untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Ini merupakan investasi penting dalam mitigasi bencana berbasis informasi.

Roberth Rouw menekankan bahwa tanpa dukungan teknologi pengamatan cuaca yang memadai, BMKG tidak akan mampu memenuhi kebutuhan vital masyarakat akan data yang akurat. Kondisi ini diperparah dengan ancaman perubahan iklim global.

"Apapun informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan masyarakat. Jika informasi itu tidak tersedia secara optimal, bagaimana masyarakat bisa melakukan antisipasi terhadap potensi bahaya yang akan terjadi," kata dia.