BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara terbuka menyampaikan dampak langsung dari pemotongan anggaran yang direncanakan pada tahun 2026 terhadap keberlangsungan program imunisasi nasional di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang mengidentifikasi bahwa pos anggaran vaksinasi menjadi salah satu sektor yang terkena efisiensi alokasi dana oleh pemerintah.
Akibat efisiensi tersebut, pemerintah saat ini menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan, diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun untuk kebutuhan vaksinasi pada tahun anggaran mendatang.
Saat ini, pemerintah melalui Kemenkes sedang intensif membahas kebutuhan tambahan anggaran tersebut dengan dua kementerian strategis lainnya, yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kebutuhan pendanaan untuk penyediaan vaksin secara keseluruhan selama periode lima tahun, yakni 2025 hingga 2029, diperkirakan oleh Kemenkes mencapai angka fantastis sebesar Rp44,49 triliun.
Meskipun demikian, perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendanaan atau gap yang harus ditutup, yaitu sebesar Rp4,91 triliun hingga akhir periode perencanaan tersebut.
Menteri Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi urgensi masalah ini dalam rapat kerja dengan Komisi IX pada hari Selasa (23/6) lalu.
"Yang paling penting untuk 2026 ini karena kita dipotong, termasuk anggaran imunisasi dan vaksinasi. Vaksinnya saja kita masih kurang sekitar Rp1 triliun," kata Budi Gunadi Sadikin.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, pengakuan ini menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi sektor kesehatan dalam memastikan ketersediaan vaksin esensial bagi masyarakat.
