BISNIS.HOTNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan harapan besar kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini dipimpin oleh figur baru. Harapan tersebut berpusat pada perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama yang disoroti oleh Komisi IX adalah aspek pengadaan barang dan penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Perbaikan tata kelola ini dianggap krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Charles Honoris secara spesifik menyoroti latar belakang kepemimpinan baru, khususnya kehadiran Ibu Nani yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengalaman Nani sebagai auditor negara dinilai sangat relevan untuk memperkuat sistem internal BGN.
"Kami juga tentu menaruh harapan besar dengan adanya kepemimpinan baru, khususnya dengan kehadiran Ibu Nani yang pernah menjadi Wakil Kepala BPKP. Dengan background sebagai auditor negara, kita berharap BGN sekarang bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan," kata Charles di sela rapat dengar pendapat bersama BGN, Senin (15/6).
Pengalaman audit yang dimiliki oleh pimpinan baru BGN diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal BGN secara signifikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah pengadaan yang sempat menuai sorotan publik belakangan ini.
Charles menekankan perlunya akuntabilitas yang jelas dalam setiap proses pengadaan anggaran negara yang dikelola oleh BGN. Ia berharap tidak ada lagi keganjilan dalam alokasi dana program prioritas pemerintah tersebut.
"Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai Rp1,9 triliun tanpa akuntabilitas yang jelas," ujarnya.
Selain meninjau sistem pengadaan, Charles juga kembali mengkritisi desain awal dari program MBG itu sendiri. Ia berpendapat bahwa berbagai masalah yang muncul saat ini merupakan dampak langsung dari perencanaan program yang dinilai kurang matang sejak awal.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, sorotan DPR ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada eksekusi, tetapi juga pada kerangka dasar perencanaan program MBG.
