BISNIS.HOTNEWS.ID - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai beberapa indikator makroekonomi Indonesia untuk tahun anggaran 2025. Sorotan utama fraksi ini tertuju pada realisasi nilai tukar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu anggota DPR dari Fraksi Nasdem dalam forum resmi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Momen penyorotan ini terjadi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026.
Asep Wahyuwijaya, perwakilan Fraksi Nasdem, secara spesifik memaparkan data mengenai pergerakan mata uang Garuda. Ia mencatat bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 telah mencapai angka Rp16.475 per dolar Amerika Serikat.
Angka realisasi tersebut, menurut pandangan fraksi, menunjukkan pelemahan signifikan bila dibandingkan dengan asumsi yang dipatok pemerintah dalam dokumen APBN 2025. Asumsi nilai tukar yang ditetapkan sebelumnya adalah sebesar Rp16.000 per dolar AS.
"Fraksi Partai Nasdem mencermati realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp16.475 per dolar AS yang mengalami pelemahan jauh dari asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS," kata Asep Wahyuwijaya saat menyampaikan pandangan fraksinya.
Selain isu kurs, Nasdem juga mengaitkan pelemahan rupiah dengan dampak fiskal yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan defisit neraca pembayaran Indonesia yang diperparah oleh adanya arus keluar modal atau capital outflow.
Kondisi defisit tersebut secara langsung disebut memberikan beban tambahan terhadap kewajiban utang negara. Selain itu, pelemahan kurs juga dikhawatirkan akan menyebabkan pembengkakan dalam alokasi anggaran untuk subsidi energi.
Menanggapi situasi ini, Fraksi Nasdem mengajukan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah untuk mitigasi risiko ke depan. Rekomendasi tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap volatilitas nilai tukar mata uang asing.
"Kami meminta pemerintah agar melakukan akselerasi pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta transformasi subsidi energi berbasis penerima manfaat agar lebih berhasil guna mengurangi eksposur fiskal terhadap fluktuasi kurs," ujar Asep Wahyuwijaya.
