BISNIS.HOTNEWS.ID - Kesepakatan penting mengenai kerja sama pertahanan telah dicapai antara Republik Indonesia dan Republik India baru-baru ini. Kesepakatan tersebut secara spesifik menyangkut rencana pengadaan alutsista strategis berupa rudal jelajah supersonik BrahMos.
Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, menjadi momen krusial di mana kerja sama strategis ini diformalkan. Langkah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara di sektor pertahanan.
Keputusan strategis ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesiapan fiskal pemerintah Indonesia. Fokus utama yang muncul adalah bagaimana alokasi anggaran negara akan menanggung biaya dari proyek akuisisi sistem persenjataan canggih tersebut.
Menanggapi isu ketersediaan dana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterbataannya dalam memberikan kepastian angka. Hal ini wajar mengingat proses pengadaan militer biasanya melibatkan rincian teknis dan biaya yang kompleks.
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan bahwa dirinya belum memiliki informasi detail mengenai nominal total biaya yang dibutuhkan untuk pembelian rudal buatan India tersebut. Informasi ini sangat penting untuk proses perencanaan anggaran negara ke depan.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berencana untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan pihak terkait di sektor pertahanan. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai proyeksi pengeluaran negara.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan secara rinci dan menyeluruh dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengenai rincian pengadaan rudal BrahMos ini. Penjelasan ini akan menjadi dasar evaluasi kesiapan anggaran.
"Saya belum mengetahui berapa biaya rudal tersebut," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan posisi Kementerian Keuangan saat ini.
Lebih lanjut, Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi langkah prosedural yang akan diambil oleh kementeriannya. "Saya pun akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kementerian Pertahanan terkait pengadaan ini," kata beliau.
