BISNIS.HOTNEWS.ID - Center of Reform on Economics (Core) baru-baru ini menyampaikan sorotan mendalam terkait kondisi kelistrikan di sistem Jawa-Bali. Sorotan ini muncul di tengah klaim pemerintah mengenai adanya kelebihan pasokan daya listrik yang seharusnya mampu menjamin stabilitas jaringan.
Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan, sejumlah wilayah di Pulau Jawa justru harus menghadapi kenyataan pahit berupa pemadaman listrik bergilir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan pasokan energi nasional.
Ekonom energi dari Core, Muhammad Ishak Razak, mengungkapkan data spesifik mengenai kondisi cadangan daya di sistem Jawa-Bali. Menurut catatannya, cadangan daya sempat mencapai angka signifikan, yaitu 44%, jauh melampaui batas ideal yang ditetapkan sekitar 30%.
Angka surplus tersebut, menurut analisis Core, setara dengan kelebihan pasokan listrik nasional yang berkisar antara 4 hingga 6 Gigawatt (GW). Kelebihan kapasitas ini seharusnya menjadi bantalan kuat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Namun, Muhammad Ishak Razak menegaskan bahwa masalah utama yang menyebabkan pemadaman bukanlah pada kapasitas terpasang pembangkit. Masalah inti terletak pada terhambatnya arus bahan bakar yang seharusnya mengalir menuju pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dilansir dari Bloomberg Technoz, Ishak menjelaskan bahwa kapasitas terpasang yang besar tidak akan berarti apa-apa tanpa ketersediaan sumber energi primer. Infrastruktur pembangkit mungkin tersedia dan daya terkontrak terpenuhi, namun operasional menjadi terganggu.
"Dengan kata lain, kapasitas terpasang tidak ada artinya jika tidak ada sumber energinya. Pembangkitnya ada dan daya terkontrak terpenuhi, tetapi PLTU tidak bisa beroperasi optimal karena kekurangan batu bara terutama kalori menengah," kata Ishak ketika dihubungi, Rabu (24/6/2026).
Kutipan tersebut secara jelas menggarisbawahi bahwa ketersediaan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu menjadi faktor krusial yang menghambat PLTU bekerja sesuai kapasitas terpasangnya. Ini menunjukkan adanya isu rantai pasok bahan bakar, bukan isu kapasitas pembangkitan semata.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara perencanaan kapasitas infrastruktur dan realisasi operasional di lapangan akibat kendala logistik bahan bakar. Pemerintah perlu segera meninjau kembali distribusi batu bara untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
