BISNIS.HOTNEWS.ID - Tim kuasa hukum yang mewakili Muhammad Alan secara resmi mengajukan permohonan agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Permintaan ini muncul seiring dengan perkembangan penanganan sebuah laporan dugaan perselingkuhan yang telah dimasukkan ke dalam sistem kepolisian.
Permintaan pengawasan ini disampaikan menyusul diterimanya dan diregistrasinya laporan yang diajukan oleh pihak Muhammad Alan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Proses administrasi ini menandai langkah awal dalam penanganan perkara tersebut di tingkat kepolisian pusat.
Dasar hukum pengajuan laporan tersebut adalah Surat Kuasa Khusus yang telah dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2026. Dokumen legal formal ini menjadi landasan bagi kuasa hukum untuk bertindak atas nama klien mereka dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Permintaan agar Komisi III DPR RI turun tangan ini didasarkan pada kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan sensitif tersebut. Komisi III dikenal memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor hukum dan kepolisian, sehingga dianggap relevan dalam konteks ini.
Dilansir dari Infotren.id, tim kuasa hukum Muhammad Alan menyatakan harapan mereka agar semua tahapan penanganan laporan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya pengawasan eksternal dalam memastikan objektivitas proses penyidikan di kepolisian.
Para kuasa hukum berharap bahwa dengan adanya perhatian dari lembaga legislatif, proses tindak lanjut atas laporan dugaan perselingkuhan tersebut dapat berjalan secara profesional dan cepat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi hambatan atau penundaan yang tidak perlu.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa laporan tersebut telah resmi diterima dan dicatat secara administratif oleh Bareskrim Polri. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan tersebut kini berada dalam lingkup penanganan resmi institusi penegak hukum tersebut.
Permintaan kepada DPR RI ini merupakan upaya strategis dari tim kuasa hukum untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka terjamin selama proses penyelidikan berlangsung. Pengawasan parlemen seringkali menjadi mekanisme penting dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik atau melibatkan isu sensitif.
